Politik Indonesia ~ Pusat Ilmu Pengetahuan

Politik Indonesia ~ Pusat Ilmu Pengetahuan

Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik pelaksanaan pemilu serentak yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah yang dianggap tidak efisien. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Dari segi kekurangan, Drajat menyebut politik kebangsawanan ini tidak luwes dan tidak terbuka, orang yang tidak memiliki kehormatan dan kemampuan ekonomi, sulit untuk menembus masuk. “Maka untuk bisa menggantikan orang yang kaya dan sudah dihormati banyak orang tadi yaitu satu, bukan melalui jalan politik, demokrasi, karena nanti pasti akan kalah, tetapi melalui menjelekkan nama baik,” lanjutnya.

Presiden Soeharto mengkondisikan kehidupan politik yang sentralistik untuk melanggengkan kekuasaan. Dampaknya, salah satu hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak yang sulit didapatkan tanpa melakukan kolusi dan nepotisme. Benar perbedaan yang akbar selang sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya di dunia. “Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital,” Jelasnya.

Menurut KAMI, kemerosotan dan kekacauan telah terjadi hampir di semua bidang kehidupan rakyat mulai politik hingga lingkungan hidup. Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi ‘penuh’ (saat ini – berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit – Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi ‘cacat’). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami ‘sakit tumbuh’. Indonesia terdiri atas 34 provinsi yang mempunyai otonomi, 5 di selangnya mempunyai standing otonomi yang selisih, terdiri atas three Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat; 1 Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibu kota yaitu Jakarta. Setiap provinsi dibagi-bagi lagi menjadi kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi menjadi disktrik/distrik belakang dibagi lagi menjadi keluarahan/desa/nagari sampai terakhir adalah rukun tetangga.

Konsekuensi sistem multipartai tidak hanya mempengaruhi mekanisme dan efisiensi pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah di DPR atau DPRD, melainkan juga birokrasi pemerintahan yang harus dipegang oleh banyak orang sebagai representasi dari partai politik yang menang dalam pemilihan umum. Wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif dan pemerintahan akan memperjuangkan aspirasi para pendukungnya yang sangat bervariasi. Padahal, siapa pun yang berkuasa, partai apa pun dan dari golongan mana pun, sistem politik Indonesia harus tetap sama selama masih dapat dipakai. Dengan demikian, proses pembangunan politik tidak akan terhambat, tanpa terpengaruh oleh para pemegang kekuasaan. Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya.

Sehingga ada ungkapan yang pernah dilontarkan oleh Prof. Sri Soemantri bahwa hukum adalah produk politik. Buku ini berusaha menjelaskan sejarah politik Indonesia selama beberapa periode kepemimpinan yang ada. Ketika oposisi menghibahkan diri menjadi tim koalisi, iklim politik di negara demokrasi akan menjadi diktator dan otoriter.

Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi semacam boneka yang dikendalikan oleh pemimpin negara. Dalam hal ini, aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Program-program pemerintah seperti LKMD, Inpres desa tertinggal, dan seterusnya, menjadi semacam program penjinakan yang dilakukan oleh penguasa agar rakyat miskin tidak berteriak menuntut hak-hak mereka.

Mantan Presiden PKS M Sohibul Iman mengatakan, meskipun kekuasaan didapat secara demokratis, tapi kekuasaan selalu mengundang semut dengan beragam karakternya. Azyumardi Azra mengatakan, persoalan sentimen keagamaan dalam pengaruh demokrasi Indonesia sejatinya banyak diskusi yang membahas tentang politik identitas.

Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia ‘didorong’ untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu period Orde Baru). Kebebasan mendirikan partai politik adalah bagian esensial dari hak konstitusional yang telah dirumuskan oleh founding fathers dalam UUD 1945. Peraturan perundang-undangan bidang politik tentu menggunakan prinsip “kemerdekaan berserikat dan berkumpul”, yang digariskan dalam konstitusi. Hal itu sejalan pula dengan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik dalam instrumen hukum internasional, yang kemudian dimasukkan dalam amendemen UUD 1945 dengan penyisipan Bab XA “Hak Asasi Manusia”. Indonesia adalah suatu negara hukum yang benar struktur kesatuan dengan pemerintahan benar struktur republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer.

Comments are closed.