Twitter Dan Masa Depan Politik Indonesia

Twitter Dan Masa Depan Politik Indonesia

Hal ini menyebabkan timbulnya sikap apatisme di masyarakat, sehingga mereka terjatuh kedalam jurang kehidupan yang pragmatis, hedonis, malas, bahkan banyak pula yang dijadikan sebagai masa bayaran untuk menjatuhkan salah satu kubu lawan politik. Padahal sejatinya dalam kehidupan politik memerlukan pemikiran yang cerdas serta kerja keras, bukan hanya asal gilas. Negara-negara anggota ASEAN dan di luar ASEAN mulai mengakui bahwa ASEAN membantu penciptaan kelembagaan dan proses yang memberikan ruang bagi negara-negara anggotanya dan negara-negara di kawasan untuk menangani masalah secara damai.

Rumah Sakit Universitas Indonesia mengungkapkan satu dari tiga orang yang dirawat terkait insiden plafon ambruk di Margo City Depok sudah meninggal dunia. Jakarta masuk zona hijau karena kekebalan kelompok telah terbentuk seiring dilampauinya target warga di vaksin. “Terutama mahalnya sumber-sumber energi yang sudah kita dijual ke luar negeri sumber energi yang kita miliki ini, yang memang harus benar-benar kita miliki,” katanya. “Dalam kerangka resetting ekonomi dan politik ini kita juga melihat bahwa tantangan kita ini empat paling tidak,” kata Muhaimin Iskandar. Dia juga tidak menyinggung suatu kejadian apapun di dalam kicaunya, hanya berupa ha-hal yang bersifat universal, atas apa yang dia lihat di dalam realitas politik di dalam negeri.

Akan tetapi dalam berbagai literatur tentang sejarah dan peringatan monumental, hari-hari peringatan bersejarah, perempuan Indonesia tidak termasuk yang banyak dicatat. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Atje Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari bukit Gunung Leutik di sekitar Pameungpeuk, Garut. Dari puncak itu Atje Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Setelah tiba di Tasikmalaya, Atje Bastaman dengan bersemangat segera menulis berita dan memberi judul “Bandoeng Djadi Laoetan Api”.

Politik  Indonesia

Seiring dengan laju globalisasi, perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi, kejahatan lintas negara telah berkembang menjadi semakin kompleks, terorganisir, dan melibatkan aktor-aktor dengan jaringan lintas negara. Meski dianggap gagal menciptakan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, otonomi daerah masih tetap didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia (73%), hanya 27 persen yang menyatakan menolak otonomi daerah. Kerinduan akan seorang pemimpin yang benar-benar berorientasi pada masyarakat sepertinya menjadi obat mujarab yang dibutuhkan saat ini untuk memperbaiki tatanan ethical dan perilaku para elite politik yang ada dalam bangsa ini. Pemimpin yang memiliki karakter, tanggung jawab, integritas dan bersih adalah pemimpin yang diharapkan dan diinginkan seluruh rakyat Indonesia. Di lain pihak, peristiwa-peristiwa yang mengganggu stabilitas nasional juga semakin marak dan semakin sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

Hal lain yang turut serta menyokong lemahnya pelembagaan partai politik adalah longgarnya syarat bagi pembentukan partai politik. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa “Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akte notaris”. Dari ketentuan itu terlihat bahwa pendirian atau pembentukan partai politik mudah dilakukan karena cukup mengumpulkan 50 orang, sehingga mendorong setiap orang atau kelompok untuk mendirikan partai politik. Oleh karena itu, di masa depan perlu diupayakan adanya kenaikan jumlah warga negara yang telah berusia 21 tahun untuk mendirikan partai politik paling sedikit 250 orang. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan.

Dari perspektif hukum, awalnya pemerintah menerapkan kebijakan “Darurat Kesehatan Masyarakat” pada Maret 2020 dan yang menjadi main sector-nya adalah Kementerian Kesehatan. Namun, pada April 2020 pemerintah justru menerapkan kebijakan mengenai darurat kebencanaan nasional dan menunujuk BNPB sebagai leading sector. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, Ivan Darmawan menuturkan bahwa pandemi ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah manusia, tapi di dalam setiap pandemi memang terlihat tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Sehingga, dampaknya terjadi di berbagai sektor , bukan hanya terjadi krisis kesehatan, tapi juga krisis kemanusiaan.

Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan international. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu diupayakan perubahan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tawaran yang diberikan untuk memperkuat sistem presidensial agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik adalah dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Jumlah partai politik yang lebih sederhana akan mempersedikit jumlah veto dan biaya transaksi politik.

Comments are closed.